Aturan dasar tata warkat. Metode keprtokolan di Indonesia adalah UU Protokol. Aturan dasar tata warkat

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 3. memaksa. arsip). 2. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Manajemen Perkanoran; dan a) Pengertian Kantor Secara umum, kantor dapat diartikan sebagai tempat dimana dilakukan berbagai macam kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Pasal 5 jo 20 Undang-Undang Dasar Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong 2. Siagian memaknai administrasi sebagai segala bentuk dari proses kerjasama antara dua individu atau lebih atas dasar rasionalitas terpilih untuk mencapai. 14. 09/09/2011 PENGERTIAN PROTOKOLER Serangkaian aturan Acara kenegaraan/acara resmi yang Meliputi: Tata tempat Tata upacara Tata kehormatan Sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai Jabatan & Kedudukan Negara, Pemerintah/Masyarakat (UU No. Aturan-Aturan Permainan (bahasa Inggris: Laws of the Game, disingkat LOTG) adalah aturan terkodifikasi yang membantu memahami tata cara permainan sepak bola. V. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem. PP No. A. Menciptakan acara agar terkesan khidmat, megah, dan agung. PBI ini sekaligus mencabut Surat Keputusan Direksi No. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang. 1. akta pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar perseroan sesuai dengan Peraturan Nomor III. Cara Bermain Sepak Bola: Teknik dan Aturan Dasar. a - Tata Tempat duduk, mempunyai aturan dasar. Persyaratan Menjadi Protokoler. Metode keprtokolan di Indonesia adalah UU Protokol. Dalam kamus administrasi perkantoran (Ig Wursanto,1995:15-16) Yang di maksud filling atau penyimpanan warkat adalah kegiatan menaruh warkat dalam suatu penyimpanan secara tertib menurut sistem ,susunan, dan tata cara yang telah di tentukan, sehingga pertumbuhan-pertumbuhan warkat itu dapat di kendalikan dan setiap kali di perlukan dapat secara. PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA NASKAH DINAS ABSTRAK : - Dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kota. Menjelaskan tentang definisi dan istilah yang digunakan dalam undang-undang ini. Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan. Table of Contents. 18. 4) Lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam upacara resmi. a - Tata Tempat duduk, mempunyai aturan dasar. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN KEPROTOKOLAN MENGENAI TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN. DEFINISI KEPROTOKOLAN Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan. Menurut William Leffingwe & Edwin Robinson dalam The Liang Gie (2003), pekerjaan kantor atau tata usaha ini pekerjaannya menyangkut segala usaha perbuatan tentang warkat, pemakaian warkat-warkat, dan pe-meliharaannya guna dipakai untuk mencari ke-terangan di kemudian hari. com - Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara (dilakukan terus menerus dan berulang-ulang) dalam praktik penyelenggaraan negara tidak bertentangan dengan UUD 1945. Konstitusi kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi dalam suatu negara. Sutarto, Sekretaris dan Tata Warkat, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. T6) Tata usaha mempunyai peranan melancarkan kehidupan dan perkembaangan suatu organisasi dalam keseluruhannya. Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 5. a. Tata upacara sipil dan. no. Simak fungsi, jenis, dan contoh warkat. 8/87 adalah serangkaian aturan dalam kenegaraan atau acara resmi yangmeliputi aturan. VIVA. 1. 1987. Sejarah Kata Protokol. Namun, ada beberapa hal yang harus ada dalam peraturan. Ruang harus dipersiapkan sesuai ketentuan, tergantung dari jenis aktivitas. Demikianlah artikel tentang pengertian kearsipan menurut para ahli, secara. 2 Peraturan OJK Nomor 56/POJK. Tugas tata ruang adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan suatu ruangan , ( classroom , teater , conference , dan sebagai nya ) . Arsip atau pertinggal adalah kumpulan warkat atau dokumen bersejarah (dalam media apa pun) atau fasilitas fisik tempat mereka disimpan. BILYET GIRO. PBI ini mulai berlaku pada 1 April 2017 mendatang. LENI MARLINA 3 Agustus 2021 pukul 05. DEFINISI KEPROTOKOLAN Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Aturan Dasar Tata Tempat a. 206, 2019 kemendikbud. TEKNIS DASAR KEPROTOKOLAN ULFININGTYAS, SH. PENGERTIAN HUMAS (Hubungan Masyarakat) ADA 3 YAITU : HUMAS adalah Seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu/ organisasi, HUMAS adalah sebuah proses yang terus menerus dilakukan dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh kemauan baik dan pengertian dari. a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk. 5. PROCEDURE TEXT 42. SF. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG. Tetapi semua peraturan perusahaan perlu menaati dasar hukumnya yakni UU No. Beleid yang mengatur. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Pasal 5 ayat (2) Undang‑Undang Dasar 1945; Undang‑undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363); PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN KEPROTOKOLAN. Dalam tata peraturan perundang-undangan di negara Indonesia, menurut Miriam Budiardjo (1981:106-107) Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan. Karena pada dasarnya tidak. (3). Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler. Dalam usaha untuk membuat kerangka yang baik perlu menyesuaikan dengan aturan struktural yang sudah dijelaskan. 000 (Sepuluh Ribu) Dasar hukum penggunaan Materai Rp. UU No. Dalam kamus Bahasa Inggris Oxford, “Protocol is the code of ceremonial forms or courtesies used in official dealings, as between heads of state or diplomats. d. Explore all questions with a free account. Jika dari dasar saja sudah tidak di akui sistem pendidikan nya, bagaimana bisa peserta didik tumbuh menjadi kualitas seorang yang berpendidikan dengan baik. Penetapan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) pada PP 21/2021 dalam Pasal 60 sampai 84 yaitu jangka waktu penyusunan dan penetapan RTRW dibatasi paling lama 18 bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RTRW. 2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam RangkaMenurut Hadi Abubakar, Arsip dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani yakni “arche” yang memiliki arti permulaan. Pengertiannya, biasanya merujuk kepada warkah pendaftaran tanah yang dimiliki dan digunakan pada lingkungan Badan Pertanahan Nasional. hukum. 1 April 2017. Aturan Dasar Preseance. Tata krama terdiri dari kata "tata" dan "krama". 000. Sadu Wasistiono, Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan, Citra Pindo. a) Orang yang dianggap paling utama atau tertinggi, mempunyai urutan paling depan atau mendahului,. M. Data Keuangan Elektronik (DKE) adalah data transfer dana dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam SKNBI. Selain itu, upacara juga memiliki 3 unsur penting yang harus dipenuhi, yaitu tata krama, tata cara, dan penerapan aturan. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . 8 Tahun 1987 tentang protokol b. 9 Tahun 2020 d) UU No. warkat-warkat tersebut harus memiliki syarat yaitu, disimpan secara sistematis, masih memiliki kegunaan dan apabila diperlukan pada masa yang akan datang dapat ditemukan kembali secara cepat. Tata Warkat. KEGIATAN. DEFINISI KEPROTOKOLAN Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi, yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. lihat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. Hal yang perlu diperhatikan ialah: 1. A. CEK. Peraturan Menteri Perdagangan No. 2. 9K plays 8th - 9th 20 Qs . 1. (UU No. UNDANG. 8. 1 Definisi sistem dan Prosedur perkantoran. Pengertian Protokol dan Protokoler. Tata tempat dalam keprotokolan merujuk pada aturan dan pedoman yang mengatur susunan tempat duduk serta pengaturan ruangan pada acara resmi atau formal. Balfas Hamud M, 2006, Hukum perbankan Indonesia, PT Tata Nusa, Jakarta, Hal 207-245 2. b. 2019. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. acara resmi, yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan,. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Tata pelaksanaan acara c. Aturan dan Tata Tertib dalam Teller Sistem. Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya; Mengingat : 1. 7. Pemilik RSUD Harapan Insan. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang. arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukum Adat Indonesia ( bahasa Belanda: adat recht; bahasa Inggris: Indonesian customary law) adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk seluruh masyarakat Hukum di Indonesia dan dipertahankan oleh rakyat asli Indonesia dalam pergaulan hidup seharihari baik di kota maupun di desa [1] . Jelaskan Alasan dan Niat yang Jelas. Penegakkan Hukum merupakan salah satu bagian dari Tata Kelola Pemilu. 04/2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang : a. 9 Tahun 2011UU No. Menurut Mulyono, Muhsin, dan Marimin (1985) Pengertian kearsipan yaitu tata cara pengurusan penyimpanan warkat menurut aturan dan procedure yang berlaku dengan mengingat 3 unsur pokok yang meliputi penyimpanan, penempatan, dan penemuan kembali. 6. Di sekolah, aturan adalah berupa semua wajib menjaga ketertiban dan ketenangan di kelas. 1. 6. Orang yang mendapat tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan, pangkat atau derajat di dalam pemerintahan atau masyarakat. Perbedaan fungsi ini menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan penugasan oleh pemerintah. UU No. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam. Pengibaran bendera 17 Agustus 1945. (4) Penyelesaian Transaksi Efek yang telah. Etika dalam pengertian luas atau dalam bahasa inggris ethics secara etimologis berasal dari bahasa yunani ethica yang berarti cabang filsafat mengenai nilai-nilai dalam kaitannya dengan perilaku manusia, apakah tindakannya itu benar atau salah, baik atau buruk, dengan kata lain etika adalah filsafat moral yang menunjukan bagaimana seseorang harus bertindak. PROTOKOL Definisi menurut Encyclopedia Britanica ialah: “ tata cara / tata krama dalam hubungan antar negara dengan memperhatikan pangkat – kedududkan – titel yang resmi”. Pasal 2 Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. b. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan. Selain itu, bahasa Belanda ‘archief’ menjadi dasar dari kata arsip dalam bahasa. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan saham untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan, kepada pihak. Aturan-aturan protokoler ini menjadi acuan institusi pemerintahan dan berlaku secara universal. Oct 11, 2021. Bagi Anda yang ingin membeli rumah tapi dana belum mencukupi, rumah kontrakan menjadi salah satu tempat tinggal terbaik sebelum memiliki rumah. q. - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara. Adapun penjabarannya seperti. Berkas:BerdiriBendera. Manakala terdapat dua. Kita bisa mulai membayangkan hidup di dunia tanpa aturan. 4. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. Ilustrasi raket bulu tangkis (zeinamegot. 2. Bukti pembukuan terdiri dari warkat-warkat yang digunakan sebagai dasar pembukuan yang mempengaruhi perubahan kekayaan, utang dan modal. pptx Thekingz021 4 views. Contohnya surat, faktur, kuitansi, skripsi dan lain sebagainya. Penjelasan Umum. Pengadilan Militer (disingkat Dilmil) adalah pengadilan yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Militer sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yakni prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangLebih lanjut secara umum, beliau mengatakan bahwasannya ‘keprotokolan’ adalah serangkaian tata acara atau tata pelaksanaan umum, yang diperuntukkan kepada tamu-tamu resmi. Dalam peraturan tersebut, yang dimaksud sebagai Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut: [2]Pembawa Acara = pengacara; pewara. Sedangkan kata dasarnya yaitu distribute yang artinya membagikan, menyalurkan, menyebarkan, dan mendistribusikan. Tata pelaksanaan acara c. a. Antara. PTS OTK HUMAS DAN KEPROTOKOLAN kuis untuk 11th grade siswa. Berdasarkan pernyataan MPR dalam Perubahan Keempat UUD 1945, naskah resmi UUD 1945 adalah: Naskah UUD 1945. 1). Sukma Yudha. Peraturan KSEI No.